otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merevisi ketentuan rencana bisnis bank (RBB), termasuk ketentuan bagi bank untuk menyelaraskan penyaluran kredit dengan agenda prioritas pemerintah.
Meskipun revisi ini dipandang sebagai langkah yang berpotensi efektif untuk meningkatkan pendanaan inklusif, para ahli memperingatkan bahwa hal ini dapat mendistorsi fokus industri perbankan Indonesia dari pinjaman komersial ke pembangunan nasional.
Berdasarkan rancangan peraturan yang dipublikasikan di situs otoritas, bank diharuskan mengeluarkan pinjaman untuk mendukung agenda pemerintah, seperti program swasembada perumahan dan energi.
Rancangan tersebut juga menekankan dorongan pinjaman bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang mengalami kontraksi selama beberapa bulan terakhir.
Jika diterapkan, maka akan terjadi perubahan Peraturan OJK (POJK) No. 5/2016 tentang RBB yang secara umum memperbolehkan bank membuat rencana berdasarkan strateginya sendiri dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.
OJK saat ini dipimpin oleh Friderica Widyasari Dewi, yang menjabat secara permanen pada bulan Maret menyusul perombakan kepemimpinan yang dipicu oleh anjloknya pasar saham pada bulan Januari. Penurunan tersebut, yang dipicu oleh peringatan dari penyedia indeks global MSCI, mendorong ketua OJK sebelumnya, birokrat kawakan Mahendra Siregar, dan komisioner OJK lainnya untuk mundur.
Setiap hari Senin
Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam mengenai isu-isu bisnis paling mendesak di kawasan ini, “Prospek” adalah sumber yang tepat untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis Indonesia yang berkembang pesat.
untuk mendaftar buletin kami!
Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.
Lihat Buletin Lainnya
Friderica secara terbuka mendukung agenda pemerintah, berulang kali menekankan komitmennya untuk memperluas pendanaan bagi program-program prioritas pemerintah.
