engan banyak negara yang menderita akibat dampak pemanasan global, yang hampir mencapai puncaknya, masyarakat sudah sepantasnya mengharapkan pemerintah untuk menyampaikan janji yang benar-benar ambisius untuk memitigasi dampak krisis iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Brasil, yang disebut COP30, yang kini berlangsung hingga akhir pekan.
Sebaliknya, COP30 justru menunjukkan kinerja di bawah standar dari delegasi Indonesia mengenai isu-isu iklim di Belem, dimana para anggota kontingen dengan gigih mempromosikan apa yang oleh para ahli dan aktivis disebut sebagai solusi iklim yang “salah”.
Pada upacara pembukaan Paviliun Indonesia di COP30, ketua delegasi Hashim Djojohadikusumo, seorang taipan dengan minat luas di bidang pertambangan dan agribisnis, dan saudara laki-laki Presiden Prabowo Subianto, mempromosikan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat global untuk pasar karbon “integritas tinggi”. Ia juga mengumumkan target pendapatan sebesar US$7,7 miliar dari perdagangan karbon.
Di permukaan, mekanisme perdagangan karbon mungkin berguna untuk membantu melindungi hutan, karena kredit karbon yang dapat diperdagangkan bergantung pada kawasan hutan yang mampu menyerap emisi dan mengatur iklim dengan baik. Namun, solusi berbasis pasar seperti ini seringkali tidak adil bagi masyarakat adat, karena pekerjaan mereka dalam melestarikan lingkungan jarang mendapat kompensasi yang adil. Beberapa proyek hutan karbon telah menimbulkan konflik karena lahan mereka tumpang tindih dengan wilayah tempat tinggal orang-orang tersebut.
Promosi perdagangan karbon yang dilakukan Hasyim pada COP30 hanyalah contoh lain dari pemerintah yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan mengatasi krisis yang sebenarnya, sebuah kesulitan lingkungan yang diperburuk oleh emisi bahan bakar fosil dan penggundulan hutan untuk proyek-proyek strategis.
Namun, hasil yang tidak meyakinkan pada COP30 seharusnya tidak mengejutkan. Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tidak memadai untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam janji iklim terbarunya yang disampaikan kepada PBB, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).
Setiap hari Kamis
Baik Anda ingin memperluas wawasan atau terus mengetahui perkembangan terkini, “Viewpoint” adalah sumber sempurna bagi siapa pun yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.
untuk mendaftar buletin kami!
Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.
Lihat Buletin Lainnya
NDC terbaru, yang akhirnya diserahkan setelah berbulan-bulan tertunda dan melewati tenggat waktu, menunjukkan bahwa Indonesia akan melepaskan lebih banyak emisi gas rumah kaca hingga tahun 2035. Sektor energi diperkirakan akan menjadi kontributor utama, sejalan dengan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa negara ini akan terus bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara, dibandingkan menunjukkan ambisinya dalam memperluas energi terbarukan. Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil juga terlihat di Brazil, dimana puluhan anggota delegasi COP30 dikenal sebagai pelobi industri bahan bakar fosil.
